Nasional

Honorer Usia 36 Ke Atas Tuntut Diangkat CPNS, Ketua Adkasi : Gerakan Honorer Gerakan Menuntut Keadilan.

Pasangkayu—infotimur.com–Para honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I) Kabupaten Pasangkayu, Forum Honorer Pasangkayu, Guru Honorer Pasangkayu, Honorer Non Kategori melakukan Aksi Solidaritas menolak CPNS 2018, Kamis (20/9)

Para tenaga honorer tersebut membentangkan spanduk yang menuntut pengesahan rancangan Undang-undang tentang perubahan atas UU No.5 tahun 2014 tentan ASN

Kedua, menolak penerimaan CPNS 2018, ketiga percepatan regulasi melalui revisi UU No.5 tahun 2014, keempat mengangkat secara bertahap Honorer Kategori II, Non Kategori, honorer kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap Non PNS mejadi PNS

Selain itu, beberapa tulisan juga tampak pada karton yang dibawa oleh para honorer yakni 2019 ganti status jadi PNS, Kami Bukan Budak Pendidik, Di mana Nuranimu

Ketua DPRD Pasangkayu, Lukman Said menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Forum Honorer Kabupaten Pasangkayu adalah gerakan menuntut keadilan. Gerakan yang sah menurut konstitusi. Gerakan menuntut keadilan sebagai warga negara.

“Kalian adalah garda terdepan yang bekerja di Pemerintahan baik itu guru, PTT, dan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Pasangkayu, ini adalah aspirasi yang patut diperjuangkan oleh seluruh pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Pasangkayu,”ujarnya

Ketua Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, memahami bahwa tuntutan forum honorer adalah diangkat sebagai PNS, namun impian itu bisa terwujud apabila DPR merevisi UU No.5 tahun 2014 tentang ASN

“Alhamdulillah, Balegnas DPR RI telah mempriortitaskan UU No. 5 yang didalamnya ada kepentingan kalian harus disahkan pada tahun 2018 ini,”tegasnya

Lukman menambahkan, dalam revisi UU No.5 pasal 131 d mengatakan yang dimaksud dengan perjuangan UU ASN yakni honorer K2 dan Non K2.

“Yang dimaksud dengan non k2 yaitu bidang PTT, Pemyuluh, dosen-dosen yang honor, dan para Satpol PP”ungkapnya

Dirinya mengatakan termasuk tenaga kontrak guru, tenaga kontrak penyuluh, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Non PNS.

“Jadi, ada empat yang diperjuangkan dalam revisi UU ASN, saya dan Bupati Pasangkayu memperjuangkan honorer. Olehnya itu, doakan saya, karena saya pada tanggal 25 diundang oleh DPR RI untuk menyerahkan dukungan dan data jumlah honorer dari 400 lebih ketua DPRD seluruh Indonesia,”tegasnya

Berikan Komentar Terbaik Anda

INFOTIMUR POPULER

To Top